Pengajuan Permohonan Informasi Publik PPID Desa
Lengkapi formulir online di bawah ini. Sesuai Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi dengan mencantumkan identitas diri yang sah serta rincian dan tujuan penggunaan informasi.
Lacak Status Permohonan Informasi Publik
Masukkan Nomor Tiket Permohonan (contoh: KIP-20261115-XXXXX) atau NIK Anda
Daftar Informasi Publik (DIP) Desa
Klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Pemerintah Desa secara terbuka.
Profil Wilayah & Statistik Kependudukan Desa 2026
Data demografi kependudukan, batas wilayah, potensi pertanian, dan kelembagaan desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026
Dokumen perencanaan tahunan pembangunan desa memuat prioritas program bidang infrastruktur, kesehatan, dan ekonomi.
Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2026
Ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa semester berjalan yang dipublikasikan secara terbuka.
Peringatan Kewaspadaan Musim Pancaroba & Pencegahan DBD
Imbauan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3M Plus serentak di seluruh dusun dan RT/RW.
Protokol Kesiapsiagaan Posko Siaga Bencana Banjir & Cuaca Ekstrem
Panduan jalur evakuasi, nomor kontak darurat posko bencana, dan titik kumpul aman bagi warga.
Daftar Aset dan Inventaris Kekayaan Milik Desa
Catatan tanah kas desa, gedung balai pertemuan, sarana prasarana, dan kendaraan operasional siaga desa.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Surat & Administrasi Kependudukan
Alur dan persyaratan permohonan surat keterangan gratis tanpa pungli berbasis Tanda Tangan Elektronik.
Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Dokumen regulasi hukum penetapan APBDes sebagai landasan hukum tata kelola keuangan desa.
Alur Permohonan Informasi Publik PPID Desa
Pengajuan Permohonan
Pemohon mengisi formulir online di portal desa atau hadir langsung ke meja layanan PPID dengan membawa fotokopi KTP/identitas diri yang sah.
Pemberian Nomor Tiket
Sistem menerbitkan Nomor Tiket Bukti Pengajuan (KIP) secara otomatis untuk memantau status secara online.
Verifikasi & Telaah (Maks. 10 Hari)
Petugas PPID memeriksa kelengkapan berkas dan menguji apakah informasi termasuk informasi publik terbuka atau dikecualikan.
Pemberian Informasi / Dokumen
PPID menyerahkan dokumen softcopy/hardcopy sesuai pilihan pemohon. Jika ditolak, pemohon berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.
Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Desa
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 24 dan 26 tentang asas keterbukaan).
- Perki No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
- Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
Hak Keberatan Pemohon Informasi
Pemohon berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID (Kepala Desa) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja apabila:
- • Permohonan informasi ditolak tanpa alasan yang sah.
- • Informasi tidak disediakan dalam batas waktu 10 + 7 hari kerja.
- • Biaya yang dibebankan tidak wajar atau tidak sesuai regulasi.